Alasan DPR Mempercepat Pembahasan
DPR menegaskan bahwa percepatan pembahasan RUU Penyesuaian Pidana dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial dan teknologi. Banyak pasal lama dianggap tidak relevan lagi, sementara aparat penegak hukum membutuhkan dasar hukum yang mutakhir untuk menghadapi kejahatan modern. Percepatan ini dimaksudkan agar regulasi pidana nasional tetap efektif dan responsif terhadap tantangan baru.
Kejahatan Modern dan Ketidakcukupan Aturan Lama
Fenomena kejahatan digital, penyalahgunaan data, dan kriminalitas lintas batas menunjukkan keterbatasan pasal pidana lama. Aparat hukum sering menemui hambatan dalam menegakkan aturan lama, yang tidak memadai untuk menangani kasus-kasus kontemporer. DPR menilai percepatan RUU perlu agar pasal-pasal pidana dapat lebih adaptif dan menutup celah hukum, sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif.
Efisiensi Proses Legislasi
Percepatan pembahasan juga dipengaruhi oleh konsolidasi politik di DPR. Kesepakatan antarfraksi membuat rapat kerja dapat berlangsung lebih cepat dan fokus pada poin-poin utama. Namun, efisiensi ini menimbulkan kekhawatiran publik mengenai berkurangnya kualitas pembahasan dan minimnya ruang konsultasi. Proses legislasi pidana memerlukan ketelitian tinggi agar setiap pasal dapat diterapkan secara adil dan jelas.
Kekhawatiran Terhadap Minimnya Partisipasi Publik
Pembahasan yang cepat membatasi ruang bagi masyarakat sipil, akademisi, dan pakar hukum untuk memberi masukan. Minimnya akses terhadap draf RUU serta rapat tertutup dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Risiko munculnya pasal multitafsir atau kontroversial meningkat ketika ruang partisipasi publik terbatas, sehingga evaluasi lebih mendalam menjadi sangat penting.
Solusi Transparansi dan Akuntabilitas
DPR perlu memperkuat transparansi agar percepatan tidak mengurangi kualitas legislasi. Publikasi draf secara berkala, konsultasi terbuka dengan pakar, dan pelibatan lembaga independen dapat meningkatkan akuntabilitas proses. Dengan langkah ini, percepatan pembahasan tetap sejalan dengan prinsip hukum yang adil dan dapat diterima publik.
Kesimpulan
Percepatan RUU Penyesuaian Pidana merupakan langkah penting untuk menyesuaikan hukum dengan kejahatan modern dan kebutuhan harmonisasi. Namun, kecepatan harus dibarengi dengan transparansi, partisipasi publik, dan kajian mendalam. Dengan kombinasi ini, pembaruan hukum pidana dapat berjalan efektif, memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, dan memperkuat sistem hukum nasional.
